Rabu, 11 Juni 2014

FILSAFAT PANCASILA

FILSAFAT PANCASILA

A. Pengertian Filsafat
       Filsafat :Sebagai kata majemuk dari “ Philein “ dan Sophos “ artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Sementara ahli mengatakan “ Sophia artinya lebih luas dari bijaksana ( Kerajinan /crefismanship, kebenaran/ truth, pengetahuan yang luas/ wide knowledgw, kecerdikan.

B. Obyek Fisafat
       Filsafat mempunyai bidang bahasan yang sangat luas yaitu segala sesuatu baik yang bersifat kongkrit maupun yang bersifat abstrak. Untuk itu perlu dipahami obyek material dan formal ilmu filsafat.
- Obyek Material yaitu;obyek pemahaman filsafat yang meliputi segala sesuatu baik yang bersifat material kongkrit   seperti; manusia, alam , benda, binatang dsb.maupun yang bersifat abstrak misalnya; nilai-nilai, ide-ide, ideology, moral, pandangan hidup dsb.
-  Obyek Formal; adalah cara memandang seorang peneliti terhadap obyek material tersebut. Suatu obyek material tertentu dapat ditinjau dari berbagai  macam sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang merupakan cabang-cabang Filsaf, antara lain dari sudut pandang nilai terdapat bidang aksiologi dan sudut pandang pengetahuan terdapat bidang epistemology.

C. Ruang Lingkup Filsafat

Berdasarkan kedua obyek tersebut, maka lingkup pengertia Filsafat menjadi sangat luas, yaitu ;
a. Filsafat sebagai suatu Kebijaksanaan yang Rasional dari Segala Sesuatu.
 Sebagaimana dikemukakan oleh james K. Feibleman, bahwa filsafat sebagai suatu kebijaksanaan yang rasional tentang segala sesuatu terutama dalam kaitannya dengan hidup manusia. Manusia dalam hidupnya mengalami berbagai macam problema hidup a.l; masalah ekonomi, social pootik, ekonomi dsb. Dalam masalah ini manusia perlu menentukan suatu kebijaksanaan yang hakiki dan rasional. Agar manusia dapat menyelesaikan secara arif bijaksana harus memiliki dasar-dasar kebijaksanaan yang lazim bersumber pada agama dan pandangan hidupnya.
b.  Filsafat sebagai Suatu Sikap dan Pandangan Hidup.
Manusia dalam menghadapi segala macam problem dalam hidupnya yang harus diselesaikan berdasarkan sikap dan pandangan hidupnya Dalam masalah ini manusia harus memiliki  prinsip-prinsip sebagai suartu sikap dan pandangan hidup agar di dalamnya hidupnya tidak terombang-ambing bagaimanapun sulit dan rumit nya problem dalam hidup manusia haruslah dihadapi secara mendalam, kritis dan terbuka Dengan demikian akan menumbuhkan keseimbangan pribadi, ketenangan dan penuh dengan pengendalian diri (lihat Harold Titus, dkk)
c.   Filsafah sebagi Suatu Kelompok Persoalan
Manusia dalam kehidupan sehari-hari senantiasa menghadapi persoalan-persoalan yang memerlukan suatu jawaban. Namun tidak semua persoalan manusia dikatakan filsafat, misalnya persoalan biasa dalam kehidupan sehari-hari antara lain berapa jumlah kebutuhan hidup manusia sehari hari , bagaimana seseorang mendapatkan penghasilan, berapa jumlah kendaraan yang dimiliki seseorang dan lain sebagainya ini tidak termasuk persoalan filsafat. Persoalan manusia yang termasuk Filsafat adalah bersifat, fundamental, mendalam hakiki serta memerlukan jawaban yang mendalam hakiki sampai pada tingkat hakikatbya. Misalnya apakah hakikat hidup manusia? Apakah manusia itu memiliki kebebabasan atau tidak memiliki kebebasan dan apa dasar-dasarnya? Apakah hakikat pengertian kebenaran? Apakah hakikat keberadaan manusia di dunia apakah terkait oleh sebab akibat ataukan manusia ada di dunia secara kebetulan dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang merupakan persoalan yang fundamental tersebut memerlukan jawaban dan penyelesaian yang rasional kritis mendalam dan akan terjadi secara terus menerus.
d.  Filsafat sebagai suatu Kelompok Teori dan System Pemikiran
   Pekembangan filsafat sampai periode abad pertengahan bahkan aliran moderen ditandai dengan menculnya sistem-sistem pemikiran dan teri-teori Misalnya sederetan filsuf seperti Agus Comte dengan pemikiran positivisme,  Hendri Bergson dengan Intuisionismenya, John Locke dengan Empirismenya, Kar Marx dengan komunismenya dan lain sebagainya. Semua filsuf tersebut mengemukakan sistem pemikirn serta terorinya. Semua filsif tersebut mengemukakan sistem pemikiran serta teorinya masing masing dengan ciri khas serta metodenya masing-masing (Harold Titus, dkk).
E. Filsafat sebagai Suatu Proses Kritis dan Sistematis dari segala Pengetahuan   Manusia
       Filsafat senantiasa berupa untuk meninjau secara kritis segala pengetahuan manusia dewasa ini. Apakah metode yang telah digunakan dalam suatu ilmu  dapat benar-benar mencapai kebenaran obyektif, apakah hakikat objek ilmu pengetahuan manusia itu dapat diamati dengan indera manuisa ataukanh hanya dapat dipahami berdasarkan akal dan  budi manusia. Maka filsafat senantiasa memberikan tinjauan kritis terhadap paradigma ilmu pengetahuan. Secara praktis dalam proses penelitian ilmiah antara metode, objek penelitian serta segala instrumen penelitian haruslah memiliki kesesuaian. Misalnya apakah  gejala yang ada pada manusia, kebudayaan, jiwa serta masyarakat memiliki kesamaan dengan gejala-gejala yang ada pada alam. Maka semua sistem pengetahuan dan ilmu pengetahuan manusia tersebut senantiasa ditinjau secara kritis oleh filsafat.
f.    Filsafat sebagai usaha untuk memperoleh Pandangan yang Komprehensif.
     Menurut para ahli Filsafat spekulatif ( yang dibedakan dengan paham filsafat kritis ) yang a.l. tokohnya S>D Broad, tujuan Filsafat adalah berupa menyatu-padukan hasil-hasil pengalaman manusia dalam bidang keagamaan, etika, serta ilmu pengetahuan yang dilakukan secara menyeluruh. Upaya ini diharapkan ntuk mendapatkan kesimpulan pemahaman  secara umum tentang manusia, masyarakat, alam dan hubungannya dengan manusia dan makhluk hidup lainnya serta pandangan-pandangan yang menjangkau ke arah masa depan. Para filsuf yang berupaya untuk mendapatkan pandangan yang bersifat komprehensif a.l; John Dewey, Hegel,A.N, Whitehead, Aristoteles, Plato, Bergson dan lain sebaginya.
Sebenarnya untuk mendiskripsikan pengertian filsafat akan lebih mudah dipahami lewat pendekatan secara proporsional. Berfilsafat dapat mengandung arti melakukan aktivitas filsafat dengan demikian akan mengnggunakan seperangkat metode-metode Filsafat, dan sekaligus mempunyai filsafat.
Jadi manusia mempunyai problem khas yang diusahakan untuk dipecahkan dengan cara berpikir yang khas sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan pemecahan persoalan tersebut dalam suatu himpunan pengetahuan yang khas pula. Tetapi ternyata himpunan pengetahuan yang khas ini kemudian berfungsi ganda bagi subyek manusia yang berfilsafat.
1) Himpunan pengetahuan merupakan umpan balik dalam rangka menghadapi dan mengusahakan pemecaham problem yang semula sihadapi itu agar dapat diselesaikan dengan memuaskan.
2) Himpunan pengetahuan yang khas ini ternyata juga dapat dan selalu dipergunakan sebagai masukan (imput) baru yang dipakai untuk titik tolak dan kerangka acuan dalam menghadapi dan dan mengusahakan pemecahan yang dihadapi oleh sunyek, dan persoalan tersebut dapat berupa, persoalan hidup sehari-hari, persoalan mondial, nasional maupun universal, dan soal kemayarakatan.
Dari hasil penelitian terhadap konsep-konsep pengertian filsafat dapat disederhanakan menjadi dua pengertian pokok, yaitu  mencakup pengertian filsafat sebagai produk ( hasil pemikiran manusia ) dan dalam hal ini bersifat statis, dan filsafat sebagai proses sehinga dalam hal ini filsafat bersifat dinamis. 

Filsafat sebagai Produk mencakup pengertian ;
a.  Pengertrai filsafat mencakup arti-arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada jaman dahulu, aliran tertentu yang merupakan hasil dari proses berfilsafat yang mempunyai ciri-ciri tertentu.
b.  Filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Filsafat dalam pengertian jenis ini mempunyai ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat dan pada umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat ( dalam pengertian filsafat sebagai proses yang dinamis).

Filsafat sebagai suatu proses
Filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat. Dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu sesuai dengan obyek permasalahannya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya sekumpulan dogma yang hanya diyakini ditekuni dan dipahami sebagai suatu sistem nilai tertentu tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara metode tersendiri.

D. Ciri – ciri berfikir Secara Kefilsafatan
       Secara fitrah manusia normal senantiasa melakukan kegiatan berfikir, kegiatan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Namun demikian tidak semua kegiatan berfikir disebut kegiatan berfilsafat. Orang yang sedang berfikir untuk melunasi hutangnya pada bank bukannya disebut berfilsafat, demikian juga kegiatan berfikir secara kefilsafatan bukan hanya merenung atau kontemplasi belaka yang tidak ada sangkut pautnya dengan realitas, namun berfikir secara kefilsafatan senantiasa berkaitan dengan masalah-masalah manusia yang bersifat actual dan hakiki. Misalnya dewasa ini umat manusia hidup dengan hasil teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat canggih, namun manusia dihadapkan kepada dampak dan akibat langsung yang mengancam manusia yaitu kelangsungan kesejahteraan dan kedamaian manusia.  Hal ini harus diselesaikan dengan filsafat. Maka di dalam problem-problem aktual dewasa ini timbul pertanyaan yang essensial. Misalnya bagaiman hakekat hubungan manusia dengan alam pengeloh alam dsb. Contoh-contoh permasalahan yang filosofis yang demikian ini pada hakekatnya tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan merenung dan kontemplasi belaka, namun dengan segala akal budinya manusia harus menyelesaikan sampai menemukan hakekat yang terdalam. Olehkarena itu kegunaan kefilsafatan dewasa ini tidak hanya berfikir tentang ide-ide yang muluk-muluk, namun kegiatan kefilsafatan dewasa ini berkaitan dan mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa yang terkait secara langsung dengan realitas bukannya ide-ide yang hebat, konsep yang muluk, namun manusia yang berbicara tentang harapan dan kewajibannya yang bersama-sama membentuk masyarakat yang bertanggung jawab.

1. Bersifat kritis;
 Yaitu senantiasa mempertanyakan segala sesuatu, problem-problem atau hal-hal  lain yang sedang dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu ciri berfikir secara kefilsafatan senantiasa bersifat dinamis. Dalam masalah ini pertanyaan yang sangat fondamental dan falsafah adalah “ APA “  yang konsekuensinya harus dicari penyelesaiannya samapai pada intinya yang terdalam. Sifat kritis ini juga mengawali perkembangan ilpeng modern. Kaum induktivisme  mengembangkan metode induksi sebagai metode yang utama dalam penelitian ilmiah. Misalnya C.G Hempel yang menyatakan bahwa dari pada induksi menjadi tolok ukur menyusun hipotesis. Lebih baik dipakai sebagai tolok ukur untuk kesahihan.
2. Bersifat Terdalam;
Yaitu bukan hanya sampai pada fakta-fakta yang sifatnya sangat khusus dan empiris belaka, namun sampai pada intinya yang terdalam yaitu substansinya yang bersifat universal. Sifat yang demikian ini sering disebut berfiir secara radikal yang berarti sampai keradixnya.  Sampai keakarnya sesuatu gejala yang hendak dipermasalahkan. Dengan jalan penjajagan yang bersifat radikal tersebut sampailah kepada kesimpulan-kesimpulan yang terdalam yang bersifat universal/ kefilsafatan sampai pada hakekatnya.
Misalnya tentang obyek materi manusia, kita bukanhanya sampai kepada gejala-gejala yang sifatnya khusus dan sempit, misalnya hanya dari aspek sosialnya atau gejala psikisnya, namun harus pada suatu kenyataan bahwa gejala-gejala yang bersifat empiris, khusus dan kebetulan pada hakekatnya senantiasa berubah. Oleh karena itu berfikir secara kefilsafatan harus sampai pada suatu kesimpulan yang terdalam, tetap dan tidak berubah yaitu sampai pada hakekatnya.
3. Bersifat konseptual;
Perenungan kefilsafatan adalah merupakan kegiatan akal budi dan mental manusia yang berusaha untuk menyusun suatu bagan yang bersifat konseptual yang merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dan pengalaman tentang hal-hal yang bersifat khusus dan individual. Maka pemikiran kefilsafatan tidaklah cukup hanya disimpulkan berdasarkan beberapa bukti yang sifatnya empiris, kuantitatif dan  terbatas namun pemikiran kefilsafatan harus melampaui batas-batas pengalaman yang sifatnya empiris dan merupakan abstraksi dan generalisasi dari hal-hal yang sifatnya khusus, individual dan kongkrit. Oleh karena itu berfikir secara kefilsafatan bukanlah hanya berfikir mengawang, namun juga berkaitan dengan masalah-masalah yang kongkrit yang dihadapi oleh umat manusia kemudian dengan generalisasi dan abstraksi maka sampailah kepada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat konseptual.
4. Koheren ( runtut )
Pemikiran kefilsafatan berusaha menyususn suatu bagan yang konseptual yang koheren ( runtut ). Bilamana bagan konseptual dari suatu pemikiran kefilsafatan terdiri atas A,B,C,D dan E, maka kesemuanya itu harus ada pada suatu bagan yang bersifat konseptual dan runtut. Jadi unsur A,B,C,D dan E harus bersifat konsisten dan tidak saling bertentangan atau tidak merupakan sautau unsur yang terpisah sama sekali. Sebagaimana dipahami bahwa filsafat berusaha memperoleh suatu penyeleseaian atau jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan  agar dapat dipahami. Maka konsekuensinya suatu pemikiran kefilsafatan tidak boleh mengandung suatu pertentangan di dalam dirinya sendiri kefilsafatan tidak boleh mengundang suatu pertentangan di dalam dirinya sendiri.


Contoh suatu pernyataan yang bertentangan adalah sebagai berikut :
            Pernyataan (A)         Hujan turun
            Pernyataan (B)         Tidak benar bahwa hujan turun

            Bila kedua pernyataan tersebut yaitu (A) dan (B) berada dalam bagan pemikiran kefilsafatan yang konseptual  maka bagan konseptual tersebut bersifat  tidak runtut, tidak konsisten saling bertentangan. Hal ini berarti bilamana pernyataan (A) yaitu bersifat benar maka pernyataan (B) bersifat sesat; adapun sebaliknya bilamana pernyataan (B) benar maka (A) berarti sesat.
            Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu bagan pemikiran kefilsafatan harus bersifat koheren runtut, tidak terdapat suatu pertentangan dan terhadap suau hubungan (lihat konttsof, 1986 : 8)
5.    bersifat rasional
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pemikiran kesilfatan adalah merupakan suatu bagan pemikiran yang bersifat konseptual  adalah merupakan suatu bagan pemikiran yang bersifat konsepsional dan runtut. Maka suatu bagan pemikiran kefillasatan berusaha menyusun suatu bagan konsepsional  yang bersifat  rasional.  Yang dimaksudkan dengan bagan konsepsional yang rasional adalah bagan yang bagian–bagiannya berhubungan secara logis diatara  suatu dan lainnya.  Oleh karena itu dalam suatu bagan pemikiran kefilsafatan tidaklah mungkin hanya merupakan suatu bagian-bagian yang tersusun secara terpisah tanpa terdapat suatu hubungan diatara satu dan lainnya. 
Jadi  dalam suatu pemikiran kefilsafatan bagian-bagiannya senantiasa memiliki   hubungan yang bersifat logis. Hal ini bukan karena membahas masalah yang sama. namun  bagian-bagainnya berhubungan secara runtut dan sesuai dengan prinsip-prinsip logika. Bagian-Bagian tersebut yang suatu harus terkandung pada yang lain atau merupakan penyimpulan yang berasal dari suatu perangkat pernyataan yang mendahuluinya yang sejenis. Namun suatu ciri yang sangat menonjol dalam system pemikiran kefilsafatan adalah sifat rasionalnya tidak sama dengan sifat logika ilmu pasti, sifat rasional dalam filsafat terbuka bagi kritik.  Misalnya Spinoza memulai dengan seperangkat definisi satu diantaranya adalah definisi tentang substansi . Ia mendifinisikan substansi sebagai suatu yang dapat dalam dirinya sendiri dan mengerti dalam dirinya sendiri.  Memang tidaklah tetutup suatu kemungkinan untuk menaruh suatu keberatan definisi ini, minta penjelasan lebih lanjut tentang pengertian-Pengertian yang terkandung di dalam dan mempertanyakan kesalahan dan makna yang memberikannya (Kattsoff, 1986, 11.12) Demikian pula misalnya konsep kefilsafatan Notonagoro, yang menentukan tentang  pengertian hakikat manusia beserta unsur-unsur yang terkandung pada manusia yang bersifat “ monopluralis” Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang unsure-unsurnya tidak sebagaimana unsure-unsur yang terkandung pada manusia maka bukanlah sebagai hakikat manusia. Hal ini kiranya menjadi sangat penting sekali karena manusia adalah sebagai pendukung pokok negara.

6.    bersifat menyerluruh (konoprehensip)
Pemikiran kefilsafatan berusaha menyusun bagan yang konseptual rasional logis dan bersifat menyeluruh Hal ini bahwa suatu pemikiran kefilsafatan bukan hanya berdasarkan pada suatu fakta yang khusus dan individual saja yang kemudian sampai pada suatu kesimpulan yang khusus dan individual juga namun pemikiran kefilsafatan harus sampai kepada suatu kesimpulan yang sifat paling umum. Suatu pemikiran kefilsafatan harus bersifat komprehensif (menyeluruh) artinya tidak ada sesuatupun yang di luar jangkauannya (Kattoff, 1986 L ; 12) Misalnya konsep pemikiran kefilsafatan tentang manusia bukanlah sekedar konsep tentang manusia tertentu atau bangsa tertentu. Sifat menyeluruh dari pemikiran kefilsaatan ini juga berkaitan dengan segi-segi tinjauan dan pembahasannya.  Misalnya obyek materi filsafat tentang manusia kalau hanya ditinjau dari aspek fisiknya saja atasu aspek kejiwaannya saja berarti bersifat tidak nmenyeluruh. Oleh karena intu agar sampai pada suatu pemikiran yang bersifat konseptual maka pemikiran kefilsafatan harus pada suatu kesimpulan yang bersifat kompehensip yang merupakan hasil generasi dan abstrak


7.    Bersifat Universal
Sebagai mana dijelaskan diatas bahwa suatu pemikiran kefilsafatan adalah berusaha menyusun suatu bagan yang bersifat konsepsional rasional dan  komprehensif Karena cirinya yang demikian ini maka pada hakikatnya setiap pemikiran kefilsafatan senantiasa bersifat universal Sifat universal berarti sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat umum bagi seluruh umat  manusia dimanapun kapanpun dan dalam keadaan apapun.
      Pemikiran kefilsafatan berusaha menemukan kenyataan kebenaran dengan berupa untuk samapi dapt pada suatu kesimpulan-kesimpulan yang bersifat universal. Memang dapat diakui bahwa untuk sampai kesimpulannyang bersifat universal terdapat para filosof memiliki metodw sendirian namun memiliki suatu kesamaan yang dicapainya adalah kenyataan yang bersifat universal yang disampaikan dari hal-hal (fakta-fakta yang bersifat khusus) Fuad Hassan 1976) Dalam pengertian seperti inilah maka filsafat sring disebut sebagai pandangan dunia (Weltanschuung) karena memberikan kejelasan yang bersifat universal yaitu tentang dunia dan semua hal yang ada di dalamnya Misalnya Democritus (460 – 370) S.M memberikan pandangannya yang bersifat universial yang dikenakan dengan atomisme (lihat Kaposoff, 1986)

8.    Bersifat Spekulatif
Berfikir secara kefilsafatan juga dirincikan dengan sifatnya yang sprkulatif (perekaan) Perekaan yaitu pengajuan dugaan-dugaan yang masuk akal (rasional) yang melampaui batas-batas fakta Hal ini merupakan semacam kegiatan akal budi manusia dengan melalui kemampuan dalam imaginasi yang berdisiplin menghdapi persoalan-persoalan filsafat yang menuntut pemecahan yang bijaksana Tujuan dari perekaan adalah penyatuanpaduan dari semua pengetahuan demikian pemikiran dan pengalaman amnusia menjadi suatu pandangan yang komprehensof ini dapat dilakukan dengan cara merendugkan secra menyeluruh dari hasil-hasil berbagai macam ilmu dengan menambahkan kepada hasil-hasil dari pengalaman etis keamanan Dengan cara yang demikian ini diharapkan bahwa beberapa kesimpulan umum mengenai sifat dasar alam semesta serta kedudukan dan prospek manusia di dalamnya dapat dicapainya ini merupakan suatu perenungan meneganai perspektif yang universal yang berdasarkan pada suatu sintesis dan penafsiran dari hasil-hasil semua refleksi manusia maka perekaan ini berusaha untuk menyatukan semua tahap-tahapdari pengalaman manusia ke dalam suatu kesatuan keseluruhan yang komprehensif dan bermakna.

9.    Bersifat Sistematis
Berfikir secara kefilsafatan pada hakikatnya tidak bersifat fragmentaris dan acak. Perenungan keflisafatan yang dirincikan secara komprehensif, universal serta runtut senantiasa suatu keseluruhan yang bersistem. Hal ini dimaksudkan bahwa pemikiran kefilsafatan senantiasa memiliki bagian-bagian dan diantara bagian-bagian tersebut senantiasa berhubungan antara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut terjalin dalam suatu kerjasama yang saling ketergantungan. Maka bilamana dirinci ciri-ciri sistem adalah sebagai berikut :
1.    Suatu kesatuan bagian-bagian
2.    Bagian-bagian tersebut memilik fungsi sendiri-sendiri
3.    Saling berhubungan (saling ketergantungan)
4.    Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan sistem.
5.    Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shrode dan Voich, 1974 : 22) .
Jadi pemikiran kefilsafatan yang bersifat rasional dan runtut pastilah merupakan suatu system. Pemikiran-pemikiran kefisafatan memiliki bagian-bagian yang berada dalam suatu jalinan hubungan terdapat fungus-fungsi, bagian bersifat kompleks serta empiris John Locke (1632 – 1704) yang membagi pengalaman menjadi dua macam aliran yaitu: pengalaman lahiriah (sensation) dan pengalaman batiniah (reflexion) Keddua sumber pengalaman itu menghasilkan idea-idea tunggal simple ideas) namun roh membentuk idea majemuk (complex ideas) .

10.  Bersifat Bebas
Suatu bentuk pengekangan intelektual adalah peniadaan kebebasan atas berfikir. Sifat berfikir secara kefilsafatan adalah bersifat secara bebas untuk sampai pada hakikat yang terdalam dan universal. Oleh karena itu ciri kreativitas senantiasa ada dalam cara kefilsafatan. Sokrates misalnya memilih minum racun dari pada kebebasan berfikirnya ditiadakan. Pengusasaan dan kekangan atas pikiran ini dapat terwujud dalam berbagai macam bidang, misalnya misalnya bidang sosial politik kebudayaan bahkan juga di bidang ilmu pengetahuan misalnya dewasa ini banyak   yang secara tidak langsung dikekang dan dijajah oleh orang atau bangsa lain. Kebanyakan intelektual lebih bangga mengutarakan pendapatnya masih sangat tergantung pada produk pemikiran dari barat. Kemerdekaan dalam berpikir inilah yang nampaknya memerlukan perhatian kalangan filsuf maupun para ilmuwan dan hal iniakan mampu diatasi manakala kita memahami secara kesungguhan makna berfikir secara kefilsafatan.
  
Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu system
            Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, Sebagi pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasr negra yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan kongrit. Hakikat Pancasila adalah merupakan nilai. Adapun sebagai pedoman negara adalah merupakan norma adapun aktualisasi atau pengamal-annya adalah merupakan realisasi konrit Pancasila. Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada keutuhan, Kemanusiaan, Persatuan kerakyatan dan keadilan merupakan suatu system nilai.  Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan kongrit dalam kehidupannya baik dalam hidup bermasyarakat berbangsa dab bernegara Namun disamping itu prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya serta kehidupan keagamaan bangsa Indonesia. Secara demikian ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pancasila, Secra demikian ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam Pancasila secara demikian otomatis mengandung tiga masayalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terdapat dirinya sendiri serta terhadap manusia laindan masyarakat sehingga dengan demikian nmaka dalam Pancasila itu terkandung implikasi moral yang terkadang dalam Substansi Pancasila yang merupakan Suatu nillai.
            Niali-nilai yang terkait dalam sia satusampai dengan limamerupakan cita-cita harapan dan dambaan bangsa bangsa Indonesia yang akan diwujudkannya oleh bangsa Indonesia agar terwujud dalam suatu masyarakat yang gemah rimpah loh jinawai tata tentran karta raharja dengan  penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia.
            Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa yang berketuhanan yang berkemanusiaan yang berpersatuan. yang berakyatan dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Sebagi pendukung bulai. Bangsas Indonesia itulah yang menghargai mengakui, menerima Pancasila sebagai suatu dasar-dasar nilai Panguan. Penghargaan dan penerimaan itu telah menggejala serta termanifestasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengemban nilai-nilai Pancasila.
            Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu mempunyai tingkatan dalam ha kuantitas maupun kualitasnya. Namun nilai-nilai itu merupakan suatu kesatuan saling berhubungan serta saling melengkapi. Hal ini sebagaimana kita pahami bahwa sila-sila Pancasila itu pada hakikatya merupakan suatu kesatuan saling yang bulat dan utuh atau merupakan suatu kesatuan organic bertingkat dan bentuk pyramidal. Nilai-nilai berhubungan secar erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Sehingga niali-nilai itu masing-masing merupakan bagian yang integral dari suatu system nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola atau patron bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Pancasila merupakaan suatu system. Sila-sila itu merupakan suatu kesatuan organic. Antara sila satu dan lainnya dalam Pancaslia itu saling mengkualifikasi saling berkaitan dan berhubungan secara erat Adanya sila yang satu mengualifikasi adanya sila lainnya dalam pengertian yang demikian ini pada hakikatnya Pancasila itu merupakan suatu system niali dalam arti bahwa bagian-bagiian atau sila-silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk sutu struktur yang menyeluruh.
            Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang tinggi 







HUMAN RIGHT


HAK ASASI MANUSIA

Perhatian pemerintah terhadap HAM ada sejak para pendiri negara ini menyusun UUD’45. Dilihat dari kebijakan politik sejak 1945 perhatian tersebut tampak pada penyusunan GBHN tahun 1993 yaitu   dengan  dibentuknya KOMISI NASIONAL HAM ( KOMNAS HAM ) SK Presiden No. 50 th. ‘93. Pada tahun 1998 pemerintah mencanangkan Rencana Aksi Nasional  HAM dengan program dan kegiatan lima tahun yaitu 1998 s/d 2003.

Hak Asasi Manusia adalah :
Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. PS.1 (1) UU No. 39/99)
Pelanggaran HAM ( Ps. 1 (6)
Setiap perbuatan seseorang/kelompok termasuk aparat negara baik disengaja/tidak yang secara melawan hokum menghalangi/membatasi atau mencabut HAM seseorang/kelompok yang dijamin UU
Dalam UU ini pengaturan HAM berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB, dan beberapa instrumen internasional  yang mengatur tentang HAM.

Pelanggaran HAM dalam masalah publik a.l: mengenai pertanahan, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
Ps. 89.h.
Pelanggaran HAM UU No. 26 th 2000 meliputi :
  1. Kejahatan Genosida Ps. 7. a.
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan Ps. 7.b.

Ad.1. Kejahatan Genosida; Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama, dengan cara:
-          membunuh anggota kelompok
-          mengakibatkan penderitaan fisik yang berat terhadap angota kelompok
-          menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan
-          memaksa tindakan yang mencegah kelahiran
-          memindahkan secara paka anak-anak.

Ad. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan; Adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa ;
-          pemusnahan
-          pembunuhan
-          perbudakan
-          pengusiran
-          penyiksaan
-          perkosaan
-          penganiaan terhadap suatu kelompok
-          menghilangkan orang secara paksa
-          kejahatan aparheid.
Undang-undang Republik Indonesia no. 26 th. 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Yang terpenting dengan lahirnya UU Pengadilan HAM ialah; KOMNASHAM merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang melakukan penyelidikan pro justitia sehingga dengan wewenang tersebut KOMNASHAM menjadi lembaga PENYIDIK INVESTIGATOR yang harus memperkuat kinerja  Kejaksaan Agung dalam menuntaskan penyidikan atas pelanggaran HAM berat di tanah air.

 

HAKEKAT HAM

Merupakan upaya menjaga keselamatan  eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan  perorangan  dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya  menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban  tanggung  jawab  bersama antara individu, pemerintah ( aparatur pemerintah baik sipil maupun militer ) dan negara.


Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

1. Magna Charta;
    Ditetapkan th. 1215 di Inggris, sebagai cikal bakal HAM, yang berisi “ kompromi antara Raja John dengan para bangsawan  tentang pembagian kekuasaan, khususnya dalam rangka mengurangi kekuasaan raja. Yang diperjuangkan adalah kepentingan para bangsawan. Prinsip yang dikemukakan  oleh para bangsawan adalah mengatur mengenai pembatasan kekuasaan raja, sedangkan HAM lebih penting daripada kekuasaan raja, dan perlindungan hak-hak warga negara yang selalu didasarkan pada pertimbangan hokum.

2. Bill of Rights; Inggris ( 1689 )
   Lahir sebagai akibat dari “Glorious Revolution”  ( Revolusi tanpa pertumpahan darah ) pada th. 1688, yang merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintah raja-raja dari Dinasti Stuart dan menundukkan Monarki di bawah kekuasaan Parlemen Inggris. Intinya adalah sebuah Undang-undang yang menyatakan hak-hak dan kebebasan warganegara dan enentukan pengantian raja.

3.Declaration of Independence, USA ( 1776)
Deklarasi kemerdekaan merupakan alas an masyarakat Amerika untuk melepaskan diri dari kekuasaan Inggris yang terjadi pada th. 1776. Isi dari deklarasi ini sebenarnya diambil dari filsuf Prancis.al. Montesquieu (1689-1755), JJ Rousseau ( 1712-1778), perumus deklarasi ini adalah Tohomas Jefferson, seorang yang kemudian menjadi Presiden amerika Serikat yang antara lain berbunyi :
        “Kami menganggap bahwa kebenaran-kebenaran berikut ini sudah jelas denagn sendirinya; bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yangtidak dapat dicabut, bahwa diantara hak-hak ini adalah hak untuk hidup bebas, dan mengejar kebagiaan. Bahwa untk menjamin hak-hak ini, orang mendirikan pemerintahan yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkanpersetujuan yang dipeerintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk merubah dan menyingkirkannya”.



4. Bill of Rights, USA ( 1791)
Adalah Undang-undang yang berisikan, a.l.; Melindungi  kebebasan beragama, kebebasan Pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat , melindungi individu terhadap penggeledehan dan penangkapan yang tidak beralasan, dan hal atas proses  hokum yang benar.  

5.Declaration of the Rights of Man and the Citizen
Deklarasi ini  merupakan cita-cita yang didasari Revolusi Prancis dan kemudian dijabarkan dalam konstitusi 4 Oktober 1958. dalam preambul dicantumkan kata-kata a.l:
Rakyat Perancis menyatakan dengan kidmat pengakuan atas hak-hak manusia…, sebagaimana telah digariskan oleh Deklarasi th. 1789, yang diperkuat dan dilengkapi oleh Mahkamah Konstitusi 1946…).

Instrumen Internasional yang berkaitan dengan HAM
1. Convention on the Political Rights of Women ( Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan ) dan ditetapkan  dalam UU No. 68 th 1958.
   2. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women  ( Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita ) dan ditetapkan dalam UU No. 7 th 1984.
3. Convention on the Rights of the child ( Konvensi tentang Hak-hak Anak ) dan ditetapkan dalam Kepres No. 36 th. 1990.
4. Convention Against Apartheid in Sport ( Konvensi anti – Apartheid dalam Olah raga). Dan ditetapkan dalam kepres No. 48 th 1993.
5. Convention Against torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ( Konvensi Menentang penyiksaan lain yang kejam, tidak manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia) dan ditetapkan dalam UU No. 5 th 1998.
6.      Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination ( Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ) dan ditetapkan dalam UU No. 9. th 1999.

HAM dalam Perundang-undangan Nasional:
1.      Konstitusi ( Undang-undang Dasar )
Pengaturan HAM dala konstitusi negara RI selain pada hasil amandemen kedua UUD 1945, juga ditemukan di beberapa konstitusi yang berlaku yaitu UUD ’45 ( termasuk dalam amandemen I – IV ).
2.      TAP MPR
Dalam  ketetapan MPR dapat dilihat dalam TAP MPR No. XVII th 1998 tentang pandangan dan sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.
3.      Undang – Undang
Pengaturan HAM dalam UU yang telah dikeluarkan pemerintah a.l:
-UU No. 5 th 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara.
- UU No. 5 th 1998 tentang Ratifikasi Konvensi anti Penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
- UU. No. 9 th 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.
- UU No. 39 th 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU No. 26. th. 2000 tentang Pengadilan HAM
4.      Peraturan pemerintah, Keputusan  Presiden, dan peraturan pelaksaanaan lainnya.
Ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah a.l:
- Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang ( Perpu) No. 1 th 1999 tentang pengadilan HAM.
- Kepres No. 181 th 1998 tentang Pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita.
- Keputusan presiden No. 129 th 1998 tentang Rencana aksi Nasional HAM th 1998-2003, yang memuat rencana ratifikasi berbagai instrumen HAM  PBB serta tindak lanjut.
-  Keputusan Presiden No. 31 th 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negri Jakarta Pusat, Pengadilan Negri Surabaya, dan PN Makasar.
-    Kepres No. 5 th 2001 tentang  Pembentukan  Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat, yang dirubah dengan Kepres No. 96 th 2001.
-    Keputusan Presiden No. 181 th 1998 tentang Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan.

       Bahwa subtansi HAM merupakan sesuatu hal yang bersifat Universal, mengingat sifatnya yang inherent, sebagai konsekuensinya oleh karena HAM dikaruniai oleh Tuhan dan bukan pemberian dari orang atau penguasa tertentu, maka siapapun tidak punya hak untuk merampas ataupun mencabut HAM seseorang.

Mengenai  pelaksanaan HAM bersisat Partikular, artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan yang bersifat local. Sifat particular HAM merupakan kompleksitas HAM yang multidimensi, artinya HAM mengandung banyak element di dalamnya, seperti aspek ekonomi, social, budaya, hokum., maupun aspek politik. Universalitas HAM merupakan Substansi / esensi HAM, sedangkan Partikularasi adalah masalah aktualisasi.

UU No. 39 th 1999 ttg HAM,















SOCIETY


HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARAAN
Pengertian hak
Menurut Prof. Dr. Notonagoro
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semstinya ditcrima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihaj lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Pengertian kewajiban
Menurut Prof Noto Nagoro
Wajib   adalah   beban   untuk  memberikan  sesuatu  yang  semstinya  dibiarkan  atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
Hak dan kewajiban dalam UUD 1945
Dalam UUD 1945 Bab X pasal tentang warga Negara telah diamanatkan pada pasal 26, 27, 28, dan 30 sebagai berikut:
1.  Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara pada ayat 2, syarat -syarat mengenai kewarganegaraanditetapkan dengan undang-undang.
2.   Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukan nya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3.  Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4.  Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU.
Pengertian Bangsa
adalah sekelompok orang yang merasa senasib, karena memiliki kesamaan keturunan , adapt, bahasa dan sejarah serta memiliki tujuan bersama dalam pemerintahan sendiri.
Pengertian negara
adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama sama mendiami wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintah yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok tersebut.
Pengertian warga negara
adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.
Warga negara Indonesia adalah
( berdasarkan UU no 12 tahim 2006 pasal 4)
1.  orang orang bangsa Indonesia dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara.
2. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
3.  Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia
4.  Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu asing
5.  Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia
6.  Anak yang lahir di  luar perkawinan sah dari    seorang ibu    warga negara
'v,
Indonesia   dan ayah tiadak mempunyai kewarganegaraan   atau hukum warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu.
7.  Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia


8.  Anak yang lahir diluar perkavvinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warganegara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau tidak kawin.
9.  Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
11. anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12.anak dari seseorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kcwarganegaraannya, kemudian ayah dan ibu meninggai dunia scbclum mengucapkan atau menyatakan janji setia.
Warga negara asing adalah orang bukan orang Indonesia yang dirnaksudkan dalam und.-,j.ng undang.
Kewarganegaraan adalah segala hal ihkwal yang berhubungan dengan warganegara.
Syarat niemperoleh kewarganegaraan
antara lain :
1.   tclah berusia 18 tahun atau sudah kawin
2.  pada waktu mengajukan permohonana sudah bertempat tinggal di wilayah RI paling singkat 5 tahun berturut turut atau pailng singkat 10 tahun tidak berturut turut
3.   sehat jasmani dan rohani
4.   dapat berbahas Indonesia serta mengakui das'ar negara Pancasial dan UUD 1945
5.   tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara I tahun lebih
6.   jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI. tidak menjadi kewarganegaraan ganda
7.   Mempunyai pekerjaaan atau pengahasiian tetap
8.    Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
Tata cara memperoleh kewarganegaraan Rl
Berdasarkan  pasal        10  sampai  pasal   15  UU no   12  tahun  2006,  tatacara memperoleh kewarganegaraan sebagai berikut:
1. Permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui mentri ( Mentri hukum dan HAM.
2.  Berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat (orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah kewarganegaraan RI)
3. Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertiinbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima
4.   Presiden mengabulkan atau menoiak ditetapkan dengan keputusan Presiden
5.   Pengabulan permohonan ditetapkan dengan keputusan presiden
6. Keputusan presiden ditetapkan paling lamabat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemOl-ron paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan
7. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri.
8.   Pengucapan sumpah atau   pernyataan janji.
Hilangnya kewarganegaraan
Seorang WNi dapat hilang kewarganegaraanya apabila :
1.   memperoleh kewarganegaraan lain atas kemaiian sendiri.
2. Tidak menoiak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun , bertempat tinggal di luar negari dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan
3.   Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dahulu dari presiden
4.   Secara suka rela masuk dalam dinas negara asing yang jabatannya dalam dinas di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
5.   Secara suka rela mengangkat sumpah ataujanji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk negar asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negar asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
7.  Bertempat tinggal di wilayah negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanapa alasan yang sah dan dengan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negra RI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan RI telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan , sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi warga negara.
Status kewargauegaraan
1.   Dasar hukum ttg kewarganegaraan RI (UU no 12 tahun 2006), berkailan dengan cara mendapntkan dan kehilangan status kewarganegaraan.
2.   Asas asas yang dianut dalam UU no 12 tahun 2006
3. ins sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan , bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.
4.   ins soli (law of soil) secara terbatas-adalah menentukan kewarganagaraan seseorang berdasarkan Negara tempat yang diberlakukan terbatas bagi anak anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini
5. asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
6. asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak anak sesuai dengan yang diatur dalam undang undang ini.
Undang-undang no 12 tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride)   ataupun  tanpa   kewarganegaraan  (  apatride).   Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalan UU ini merupakan suatu pengecualian. Selain asas tersebut ada asas khusus yang menjadi dasar penyusunan UU tentang Kewarganegaraan RI, sebagai berikut:
1.  asas kepentingan nasional adalah asas yang menetuakan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai Negara kesatuan yang memeiliki cita cita dan tujuannya sendiri.
2.  asas perlindungan maksimum adalah asas yang menetukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupu di luar negeri.
3.   asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan peralakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
4.   asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseoarang tidak hanya bersifat administrative tetapi juga disertai substansi dan syarat syarat permohonan yang dapat dipertanggungajawabkan kebcnarannya.
5.   asas non diskriminatif adaiah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6.   asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM adalah asas yang segala hal ihwal yang berhubungn dengan warga negara harus menjamin melindungi dan memulyakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7.  asas kelerbukaan adalah asas yang menentukan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.


8. asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memeperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahui.
Hak dan kcwajiban dalam UUD 1945
Dalam UUD 1945 Bab X pasal tentang warga Negara telah diamanatkan pada pasal 26, 27, 28, dan 30 sebagai berikut:
1.  Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara aclaiah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara pada ayat 2, syarat -syarat mengenai kewarganegaraanditetapkan dengan undang-undang.
2.   Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukan nya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4.   Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU.
Hubungan warga negara dengan negara
1.   Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Negara kesatuan RI menganut asas bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban wargha Negara dalam menjunjung hokum dan pemerintahan
tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
2.   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 27 ayat 2 UUD 45 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan social dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam UU agrarian, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Usaha Perasuransian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya. Deangan tujuan menciptakan lapangan kerja agar warga Negara memperoleh penghidupan yang layak.
3.   Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul
Pasal 28 UUD 45 menetapkan hak warga Negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat/pikiran secara lisan maupun tertulis. Syarat-syaratnya akan diatur dalam UU. Pasal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia bersifat demokratis. Pelaksanaan pasal 28 ini telah diatur dalam undang-undang , antara lain:
•   UU Nomor 1 tahun 1985 tentang perubhan atas UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat .sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 3 Tahun 1980
•   UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975

4.   Kemerdekaan Me me Ink Agama
Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya penjelasan UUD 45 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yat 2 menyatakan bahwa Negara
tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
2.   Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Pasal 27 ayat 2 UUD 45 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan social dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam UU agrarian, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Usaha Perasuransian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya. Deangan tujuan menciptakan lapangan kerja agar warga Negara memperoleh penghidupan yang layak.
3.   Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul
Pasal 28 UUD 45 menetapkan hak warga Negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat/pikiran secara lisan maupun tertulis. Syarat-syaratnya akan diatur dalam UU. Pasal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia bersifat demokratis. Pelaksanaan pasal 28 ini telah diatur dalam undang-undang , antara lain:
•    UU Nomor 1 tahun 1985 tentang perubhan atas UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat .sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 4 Tahun 1975 dan UU Nomor 3 Tahun 1980
•    UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 1975
4.   Kemerdekaan Me me Ink Agama
Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya penjelasan UUD 45 menyebutkan bahwa ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yat 2 menyatakan bahwa Negara


budaya yang penting yang ditunjukkan dalam penjelasan UUD 45 (pasal 36) adalah bahasa daerah, yang akan tetap dihormati dan dipelihara oleh Negara. 8. Kesejahteraan Sosial
Pasal 33 dan 34 UUd 45 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 yang
terdiri dari 3 ayat menyatakan:
1.   Perekonomian diusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan
2.   Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dikuasasi oleh Negara
3.   Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya penjelasan pasal 33 UUD 45 menetapkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diuatamakan, bukan kemakmuran satu orang saja. Karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan hal itu adalah koperasi